Bandar Lampung – Ratusan buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Curhat Dong” di depan Kantor Gubernur Lampung, Lapangan Korpri, Selasa (19/5/2026). Aksi damai ini menjadi wadah bagi para pekerja menyampaikan langsung keluhan terkait kesejahteraan dan besaran upah yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu juga diikuti sejumlah peserta dari kelompok Relawan RMD. Dengan membawa spanduk dan pengeras suara, massa bergantian menyampaikan orasi di depan pagar kantor gubernur.
Dalam orasinya, para buruh menyoroti kondisi kerja di Pelabuhan Panjang yang memiliki risiko tinggi. Pekerjaan bongkar muat barang kapal dinilai menuntut kekuatan fisik besar, jam kerja tidak menentu, serta minim jaminan keselamatan kerja.
“Kami hanya ingin didengar. Upah yang kami terima saat ini tidak sebanding dengan kerja keras dan risiko yang kami hadapi setiap hari di pelabuhan,” ujar salah satu perwakilan buruh di depan pagar kantor Gubernur.
Koordinator Lapangan aksi, Hendra Saputra, mengatakan kegiatan ini murni merupakan bentuk curahan hati para buruh yang selama ini belum mendapat ruang dialog yang memadai. Ia menegaskan aksi berjalan tertib tanpa ada niat mengganggu ketertiban umum.
“Kami datang ke sini bukan untuk membuat gaduh. Kami hanya ingin pemerintah provinsi menjadi jembatan agar aspirasi kami sampai ke perusahaan dan instansi terkait. Buruh pelabuhan juga manusia yang butuh upah layak untuk menghidupi keluarga,” kata Hendra kepada awak media.
Salah satu peserta aksi, Sutarno, buruh harian yang telah bekerja di pelabuhan selama 8 tahun, mengaku penghasilan yang ia terima sering tidak menentu.
“Kadang dapat kerja, kadang tidak. Kalau dapat, upahnya segitu-gitu saja. Anak sekolah butuh biaya, beras naik, tapi upah tidak ikut naik. Makanya kami minta ada penyesuaian yang adil,” ujar Sutarno.
Forum Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang sendiri diketahui baru dibentuk beberapa bulan terakhir sebagai wadah kolektif untuk menyuarakan hak-hak pekerja. Forum ini mengklaim beranggotakan ratusan buruh harian yang menggantungkan hidup dari aktivitas bongkar muat di pelabuhan.
Selain menuntut perbaikan upah, massa juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung memfasilitasi dialog tripartit antara buruh, perusahaan, dan dinas terkait. Mereka berharap ada kesepakatan konkret terkait standar upah, jaminan keselamatan kerja, dan kepastian kerja bagi buruh harian.
Hingga aksi berakhir sekitar pukul 11.30 WIB, perwakilan dari pemerintah provinsi belum menemui massa secara langsung. Namun, para buruh menyatakan akan kembali melakukan audiensi jika tidak ada tindak lanjut dari tuntutan mereka.
Melalui aksi ini, Forum Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi pekerja pelabuhan, sehingga kesejahteraan mereka meningkat dan kehidupan keluarga menjadi lebih layak.(**)
