Cikarang — Ketua Perhimpunan Mahasiswa Bekasi, Agha Syahid, mengapresiasi kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, atas capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang 2025 yang dinilai menunjukkan tren positif.
Menurut Agha, di bawah kepemimpinan Iwan Ridwan, Bapenda mampu mencatatkan pendapatan yang signifikan sehingga berkontribusi terhadap penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.
“Kami mengapresiasi kinerja Bapak Iwan Ridwan dalam memimpin Bapenda sehingga PAD meningkat dan dapat menambah kapasitas APBD Kabupaten Bekasi. Bapenda juga telah bekerja maksimal dalam upaya penagihan pajak daerah dan tentu perlu didukung demi percepatan pembangunan daerah,” ujarnya dalam keterangan Senin, 9/2/2026.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pajak sebagai respons atas belum tercapainya target pajak daerah pada 2025.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.
“Surat pembentukan Satgas sudah kami ajukan ke Plt Bupati Bekasi. Ini bagian dari evaluasi kerja kami karena target pajak belum tercapai,” kata Iwan.
Iwan mengakui bahwa kegagalan mencapai target tidak boleh berlarut-larut. Karena itu, Bapenda membutuhkan dukungan aparat penegak hukum agar proses penagihan pajak dapat berjalan lebih optimal.
Satgas Pajak nantinya akan melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, serta petugas pajak dari Bapenda. Tim ini akan bertugas menindak wajib pajak yang melakukan pengemplangan maupun memiliki tunggakan.
“Satgas akan menindak wajib pajak yang tidak patuh. Kami berharap langkah ini memberi efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak,” jelasnya.
Dengan pembentukan Satgas di awal tahun, Bapenda menargetkan adanya lonjakan penerimaan pajak daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dinilai memiliki potensi besar namun realisasinya masih tergolong rendah.
Untuk mengoptimalkan sektor tersebut, Bapenda berencana menggandeng pihak perbankan dan pengembang properti di Kabupaten Bekasi.
“BPHTB ini salah satu fokus kami karena potensinya besar, tetapi realisasinya masih rendah,” tambahnya.
Selain BPHTB, pajak hotel dan pajak parkir juga masuk dalam prioritas pengawasan. Bapenda telah menginstruksikan tim untuk turun langsung ke lapangan melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diberlakukan sesuai ketentuan.
Menanggapi inovasi pembentukan Satgas Pajak, Agha Syahid menyatakan dukungannya. Ia menilai langkah tersebut penting agar peningkatan PAD dapat tercapai secara maksimal melalui pendataan yang akurat serta sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
“Peningkatan pajak daerah merupakan tanggung jawab bersama. Dengan pendataan yang baik dan kolaborasi semua pihak, kami optimistis target penerimaan dapat tercapai,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Satgas Pajak Daerah.
Namun, ia menekankan bahwa penguatan pendataan wajib pajak harus menjadi prioritas utama agar kegagalan yang sama tidak terulang.Pada prinsipnya kami sepakat dibentuk Satgas. Tapi pendataan wajib pajaknya harus kuat. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama, karena tidak tercapainya target pajak daerah sudah terjadi dua tahun berturut-turut,” ujar Aria.ia berharap tahun ini target pajak daerah bisa tercapai dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
