KOTA TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meraih Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Capaian ini naik dari kategori sebelumnya, yaitu Nindya.
Kategori Utama merupakan salah satu peringkat tertinggi dalam penilaian KLA, menandakan bahwa daerah tersebut telah mencapai tingkat signifikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Penghargaan diserahkan Menteri PPPA Arifah Fauzi kepada Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, yang hadir mewakili Wali Kota Benyamin Davnie di Jakarta, Jumat (8/8/2025).
“Alhamdulillah, tahun ini Tangerang Selatan bisa mendapatkan penghargaan kategori utama, salah satu yang tertinggi di tingkat nasional,” ujar Pilar dalam keterangan tertulis, Minggu (10/8/2025).
Penilaian KLA mencakup berbagai aspek, antara lain hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hingga perlindungan khusus bagi anak.
Menurut Pilar, Pemkot Tangsel bersama pemangku kepentingan yang dipimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3AP2KB), aktif melakukan perlindungan dan advokasi terhadap korban kekerasan maupun pelecehan anak. Pemkot juga membangun ruang publik, sarana bermain, dan fasilitas belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi anak.
“Penghargaan ini bukan akhir perjuangan kami, melainkan motivasi untuk membuat program yang lebih nyata dan bermanfaat bagi anak-anak di Tangsel,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa penghargaan KLA adalah bentuk apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
“Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan negara memenuhi hak anak, memberikan perlindungan, dan menghargai pandangan mereka, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak,” ungkap Arifah.
Ia menambahkan, mewujudkan Kota Layak Anak membutuhkan komitmen kuat dari pimpinan daerah, dukungan kebijakan, dan program terpadu yang fokus pada pemenuhan hak serta perlindungan khusus bagi anak.
