Bangkalan – Kinerja sektor perikanan di Kabupaten Bangkalan masih menunjukkan tren negatif dengan pertumbuhan minus 1 persen. Di tengah upaya pemulihan yang tengah dirancang pemerintah daerah, justru muncul sorotan terhadap absennya sejumlah pihak penting, khususnya penyuluh perikanan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Bangkalan, CHK Karyadinata, menyayangkan ketidakhadiran para pemangku kepentingan dalam agenda penyusunan Grand Design Perbaikan Tata Kelola Nelayan yang digelar pada Rabu (06/05/26).
Menurutnya, forum tersebut merupakan momentum penting untuk merumuskan solusi atas persoalan mendasar yang membelit sektor perikanan. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari nelayan, akademisi, hingga penyuluh perikanan, dinilai krusial dalam menyusun strategi yang tepat sasaran.
“Perikanan kita masih tumbuh minus 1 persen, sementara sektor pertanian sudah stabil di angka 5 persen. Karena itu, kami sangat membutuhkan masukan konkret. Sangat disayangkan jika ada pihak yang tidak hadir di saat seperti ini,” ujar CHK sapaan akrabnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah strategis, termasuk penguatan tata kelola serta pengembangan perikanan budidaya sebagai motor pemulihan sektor tersebut. Bahkan, pemanfaatan teknologi seperti drone laut juga mulai dipertimbangkan untuk mendukung efektivitas pengelolaan.
“Ini baru tahap awal. Ke depan akan ada penajaman strategi dan uji publik. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama, bukan sekadar rencana di atas kertas,” tambahnya.
Sementara itu, pegiat nelayan Bangkalan, Hendrayanto, turut mengkritisi kinerja penyuluh perikanan yang dinilai belum optimal dalam mendampingi nelayan. Ia mendesak agar ada langkah nyata untuk memastikan para penyuluh aktif turun ke lapangan.
“Kita butuh tindak lanjut konkret. Penyuluh harus benar-benar hadir dan membantu menyelesaikan persoalan nelayan yang saat ini terpuruk,” tegasnya.
Selain itu, Hendrayanto juga menyoroti pentingnya penegakan aturan terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Ia meminta pemerintah menghentikan praktik alih fungsi lahan produktif yang dinilai mengancam ketahanan pangan.
“Program LSD adalah bagian dari upaya kemandirian pangan. Tidak boleh ada lagi izin yang membiarkan lahan produktif diuruk untuk kepentingan lain. Ini harus dikawal serius,” pungkasnya.(Angga)
