JurnalPatroliNews – Jakarta -Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menjalin kolaborasi strategis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota legislatif.
Kegiatan yang mengusung tema Profesionalisme DPRD dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan ini berlangsung selama empat hari, mulai 3 hingga 6 Februari 2026, di Jakarta.
Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kontribusi akademisi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah.
Fokus utama pelatihan mencakup tata kelola keuangan dan penganggaran yang berorientasi pada kinerja serta optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, menilai Bimtek ini sebagai ruang pembelajaran yang sangat strategis.
Menurutnya, pemahaman mendalam terkait tata kelola keuangan daerah sangat krusial bagi pimpinan dan anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan secara lebih tajam dan akuntabel.
Kepala Pusat Data dan Informasi, Radja Erland Hamzah, yang mewakili Kepala LPPM Universitas Moestopo, menyatakan bahwa peningkatan kapasitas ini diharapkan melahirkan kebijakan yang berkualitas.
Ia menekankan pentingnya transparansi fiskal sesuai mandat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sumbawa.
Dalam forum tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan teknis mengenai restrukturisasi belanja daerah, termasuk pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen serta kewajiban belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari APBD.
Evaluasi terhadap kemandirian fiskal daerah juga menjadi sorotan, di mana DPRD didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Melalui sinergi ini, Universitas Moestopo kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional.
Bimtek ini diharapkan menjadi langkah konkret agar APBD Kabupaten Sumbawa benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di daerah.
