Jakarta – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menyelenggarakan kuliah umum bertema “Progres Reformasi Administrasi Publik: Tantangan dan Peluang untuk Maju Berkembang di Indonesia” di Kampus I Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta.
Kegiatan akademik ini digelar oleh Program Studi Manajemen Administrasi Publik (MAP) dan Diplomasi Administrasi Publik (DAP) sebagai upaya memperkaya wawasan mahasiswa mengenai dinamika kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Kuliah umum tersebut menghadirkan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Prof. Anwar Sanusi, Ph.D., yang memaparkan perkembangan reformasi administrasi publik serta berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola birokrasi.
Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. H. Muhammad Saefulloh, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan seperti ini merupakan bagian penting dari proses pembelajaran di perguruan tinggi.
Menurutnya, mahasiswa perlu mendapatkan perspektif langsung dari praktisi pemerintahan agar mampu memahami implementasi kebijakan publik secara lebih nyata.
Ia berharap kuliah umum tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para mahasiswa, khususnya dari Program Studi MAP dan DAP, sebagai bekal pengetahuan dalam menghadapi tantangan dunia kerja serta dalam memahami peran administrasi publik dalam pembangunan nasional.
Senada dengan hal tersebut, Dekan FISIP Universitas Moestopo Dr. H. Ryantori, M.Si., menyampaikan bahwa kuliah umum menjadi salah satu sarana penting untuk memperkaya referensi akademik mahasiswa.
Melalui forum ilmiah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami perkembangan reformasi administrasi publik sekaligus memperoleh gambaran mengenai arah kebijakan birokrasi di Indonesia.
Dalam paparannya, Prof. Anwar Sanusi menjelaskan bahwa reformasi administrasi publik merupakan strategi utama untuk memperkuat kapasitas negara dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
Reformasi birokrasi di Indonesia, kata dia, telah melalui berbagai tahapan penting sejak era reformasi 1998, dilanjutkan dengan penguatan sistem birokrasi pada 2004, hingga transformasi digital pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Meski demikian, ia mengakui bahwa sejumlah tantangan masih harus dihadapi, seperti koordinasi birokrasi yang belum sepenuhnya optimal, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, serta kebutuhan integrasi sistem digital pemerintahan yang lebih kuat.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki peluang besar melalui bonus demografi yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan.
Namun peluang tersebut, menurutnya, harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguasaan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.
Ia menambahkan, tenaga kerja masa depan dituntut memiliki kombinasi kemampuan digital, keterampilan teknis, serta kemampuan berpikir kritis dan adaptif agar mampu bersaing di tengah transformasi industri dan ekonomi global.
Melalui penyelenggaraan kuliah umum ini, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berharap mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya reformasi administrasi publik serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika pembangunan dan dunia kerja di masa mendatang.
Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen universitas dalam menghadirkan ruang diskusi akademik yang relevan dengan perkembangan kebijakan publik dan kebutuhan bangsa.
