Bali – Buleleng -Jagat media sosial kembali diramaikan oleh narasi yang beredar dari akun Facebook atas nama Putu Artha. Dalam beberapa unggahannya, isu dugaan “pemain gas oplosan” terus diviralkan dan menjadi perhatian publik. Isu ini pun menyedot respons beragam, mulai dari dukungan hingga kritik tajam dari berbagai kalangan.
Namun di tengah derasnya arus informasi tersebut, muncul pandangan berbeda dari sejumlah sumber di lapangan, khususnya dari wilayah Buleleng.
Mereka menyebutkan adanya dugaan bahwa narasi yang dibangun bukan sekadar bentuk kepedulian terhadap masyarakat, melainkan memiliki muatan kepentingan lain.
Dugaan itu mengarah pada potensi langkah politik menuju pencalonan sebagai anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
Menurut sumber tersebut, isu “gas oplosan” dinilai sebagai panggung strategis untuk membangun citra sebagai figur yang tampak vokal membela kepentingan rakyat. “Intinya cari nama,” pungkas salah satu sumber dari Buleleng yang enggan disebutkan identitasnya.
Tak hanya itu, dinamika masa lalu juga kembali diungkit. Disebutkan bahwa Putu Artha pernah mendapat dukungan dari seseorang untuk bisa masuk sebagai komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat.
Namun, menurut narasi yang berkembang, hubungan tersebut justru berbalik arah ketika pihak yang dulu membantu disebut-sebut malah menjadi sasaran serangan.
Di sisi lain, Putu Artha juga kerap melontarkan kritik terhadap Gubernur Bali, terutama terkait persoalan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi isu krusial di berbagai daerah.
Kritik tersebut dinilai sebagian pihak sebagai bentuk kontrol sosial yang sah, namun oleh pihak lain dianggap sebagai pola konsisten menyerang figur publik untuk membangun positioning politik.
Fenomena ini pun memantik diskursus luas: apakah ini murni gerakan moral membongkar dugaan pelanggaran, atau bagian dari strategi membangun elektabilitas jelang kontestasi politik? Publik kini menjadi penilai utama di tengah derasnya narasi yang saling berseberangan.
Yang jelas, isu “gas oplosan” adalah persoalan serius yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan penegakan hukum.
Di saat yang sama, masyarakat juga dituntut cermat membaca arah dan motif di balik setiap narasi yang viral di ruang digital.
Perang opini mungkin tak terelakkan, tetapi transparansi dan fakta tetap menjadi kunci agar publik tidak sekadar menjadi penonton, melainkan penilai yang kritis dan objektif.
