SERANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten membantah adanya dugaan penggunaan gudang nonpemerintah yang disebut-sebut dipakai untuk menyimpan aset milik provinsi. Dugaan tersebut mencuat setelah ditemukan gudang di Jalan Cilingcirr–Ciwiru, Kelurahan Cigoon, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.
Turmudi, pegawai Dishub Banten bidang Prasarana Jalan (Prasjal), saat ditemui di Kantor Dishub Banten pada Selasa (23/9/2025), menegaskan bahwa gudang tersebut bukan milik Dishub, melainkan milik saudaranya.
“Itu gudang milik saudara saya, bukan punya saya. Kebetulan saudara saya memang sering membantu pemerintah. Beberapa item seperti palang pintu kereta api dan tiang PJU (Penerangan Jalan Umum) memang pernah disimpan di sana, karena saudara saya kerap mendapat proyek dari kementerian,” ujar Turmudi.
Turmudi menambahkan, tempat yang dimaksud lebih tepat disebut workshop milik saudaranya, bukan gudang Dishub. “Saudara saya memang pernah membantu Dishub Provinsi dalam urusan PJU dan pintu rel kereta api, bahkan tidak dibayar selama satu tahun karena Dishub saat itu tidak menganggarkan pemeliharaan. Itu murni inisiatif pribadi sebagai bentuk sukarela,” jelasnya.
Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan kritis dari Riki, perwakilan Forum Masyarakat Serang Taktis (Formasat). Ia meragukan keterangan Turmudi yang menyebut ada pihak swasta rela membantu pemerintah dengan dana pribadi.
“Hebat sekali kalau benar ada pengusaha yang mau mengeluarkan uang pribadi untuk membantu pemerintah. Padahal, di LPSE terlihat jelas bahwa Dishub Provinsi Banten sudah menganggarkan dana, mulai dari pemeliharaan hingga pemasangan sarana prasarana jalan. Jadi pertanyaan, kemana anggaran pemerintah itu?” kata Riki sambil tersenyum sinis.
Riki meminta Inspektorat Provinsi Banten Dan BPK RI perwakilan Banten segera melakukan audit terhadap anggaran Dishub Banten tahun 2025. “Kalau benar menurut keterangan stafnya Dishub tidak ada anggaran, tapi ternyata proyek dikerjakan dengan uang pribadi saudara Turmudi, maka ini harus diperiksa lebih dalam. Jangan sampai ada anggaran pemerintah yang tidak jelas penggunaannya,” tegasnya.
